Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Rizal Ramlli: Mohon maaf, pejabatnya disogok.., sehingga terjadi perpanjangan kontrak Freeport
RADARPEKANBARU.COM - Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, mengungkapkan kronologi perjanjian PT Freeport Indonesia terkait pro dan kontra yang melatarbelakangi proses kerja sama itu.
“Saat ini Freeport belum terikat kontrak, baru menyampaikan klausul point-point perjanjian baru, masih menunggu regulasi aturan baru,” kata Didu, dalam diskusi dengan wartawan, di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (16 Oktober 2015).
Ia menjelaskan, pada 7 Oktober 2015 lalu, Menteri ESDM, Sudirman Said, telah mengirimkan surat kepada Freeport yang menyatakan PT FI dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021. Menteri juga menagih komitmen berinvestasi dan kesiapan Freeport bernegosiasi dengan menyesuaikan peraturan perundangan yang ada.
“Sekarang undang-undangnya belum selesai, nanti kalau sudah selesai, barulah Freeport diminta mengirimkan permintaan perjanjian kontrak yang baru. Begitu jelasnya, bukan teken kontraknya,” katanya.
Said Didu juga memastikan Menteri ESDM Sudirman Said sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Jadi bukannya jalan sendiri, tapi kami sudah mendapat perintah untuk bernegosiasi tanpa melibatkan banyak pihak, karena presiden khawatir dengan banyaknya kepentingan dalam perpanjangan izin ini,” katanya.
“Sebelumnya Freeport juga telah beberapa kali mengirimkan surat perpanjangan operasi pada 9 Juli 2015 serta 7 Oktober 2015, dan juga sudah ditegur Direktur Jenderal Minerba ketika tidak patuh UU,” kata Didu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menuntut tiga hal dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, jika ingin melanjutkan operasi di Tanah Air.
“Pertama, kami minta mereka bayar royalti sebesar enam hingga tujuh persen. Sebelumnya hanya satu persen. Bayangkan coba itu,” katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR.
Menurut dia, saat awal Orde Baru, membayar royalti hasil tambang sebesar satu persen tidak jadi masalah lantaran belum ada investor yang masuk.
Namun, saat perpanjangan kontrak pada pertengahan tahun 80-an, ia menilai seharusnya bisa lebih menguntungkan Indonesia.
“Yang terjadi, mohon maaf, pejabatnya disogok. Sehingga terjadi perpanjangan kontrak yang tidak berubah term-nya sama sekali,” katanya.
Didu meminta agar hal tersebut jangan sampai terjadi lagi. Maka, renegosiasi kontrak dengan Freeport akan menjadi momentum untuk menulis ulang sejarah dalam pengelolaan pertambangan mineral. (*)
sumber : Tempo/16 oktober 2015/posmetro.info
Jelang Lebaran 2024, Penumpang Turun Naik di Pelabuhan Selatpanjang Meningkat
RADARPEKANBARU.COM - Jumlah penumpang yang turun nai.
KPK Tetapkan Bupati Meranti Nonaktif Tersangka Gratifikasi dan TPPU
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (K.
Direktur Narkoba Polda Riau Mau Lenyapkan Kampung Narkoba Di Pangeran Hidayat
RADARPEKANBARU.COM - Direktorat Reserse Narkoba Pold.
2.132 NIP PPPK Pemprov Riau Sudah Disetujui BKN
RADARPEKANBARU.COM - Sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pempro.
Kualitas Udara Kota Pekanbaru Tidak Sehat, Warga Diimbau Kenakan Masker
RADARPEKANBARU.COM - Kualitas udara di Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat dalam beberapa har.
Meski Harus Mundur dari DPRD, Kelmi Amri Pastikan Tetap Maju Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Tekad Kelmi Amri maju dalam bur.