Lebih Memilih Jambi, Presiden Jokowi Batalkan Kunjungan Ke Riau

Dibaca: 18953 kali  Rabu,23 September 2015
Lebih Memilih Jambi, Presiden Jokowi Batalkan Kunjungan Ke Riau
Ket Foto : Jokowi

RADARPEKANBARU.COM- Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu hari direncanakan Jumat (25/9), memantau bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan Sumatera terutama di Provinsi Riau batal dan dialihkan ke Jambi.

"Iya (batal) ke Riau. (Presiden) memilih ke Jambi," papar Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Darusman di Pekanbaru, Selasa.

Menurut rencana, Presiden ke Provinsi Riau akan memboyong 54 orang diantaranya Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lalu 12 media massa termasuk media asing, pasukan pengamanan presiden (paspampres) dan staf sekretariat presiden.

Hal tersebut juga diakui Kapentak Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru, Kapten Sus Rizwar karena mendengar perihal pembatalan kedatangan Presiden Jokowi.

Ia berujar, kendaraan berupa mobil yang sudah disiagakan di Pekanbaru dan nantinya bakal membawa Jokowi memantau langsung kebakaran lahan dan hutan di Riau, akhirnya diperintahkan diangkut ke Jambi.

Begitu juga dengan berbagai tim dari istana hari ini telah diturunkan untuk melakukan survei di Riau, secara mendadak diperintahkan ke Provinsi Jambi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Hercules.

"Tadi ada perintah penarikan mobil Presiden telah tiba di Pekanbaru dan kemudian dibawa ke Jambi gunakan Hercules," terangnya.

Pada Sabtu (19/9) sore, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah mengunjungi Riau dalam rangka memantau dan ikut menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Bahkan, Menteri Siti sempat memberi pernyataan bahwa pihaknya saat ini tengah mempelajari dugaan sekitar 276 entitas termasuk perusahaan, koperasi dan pemilik hak guna usaha yang menyebabkan asap di beberapa daerah di Indonesia.

"Totalnya 276 entitas, ada yang belum teridentifikasi karena ternyata koperasi dan HGU. Itu 147 prosesnya di Badan Pertanahan Nasional, di luar area kehutanan. Tapi dalam pendekatan lingkungan berpotensi melanggar, saya mendekatinya dengan kerusakan areal karena terbakar," katanya.(Radarpku)
 

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »