Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dana Desa di Bengkalis Melimpah, Hati-hati Rawan Korupsi
BENGKALIS- Beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk masing-masing desa di Bengkalis cukup melimpah. Mulai dari dana ADD, UED-SP dan Inbup-PPIP, dan besar kemungkinan pada tahun ini akan kembali mendapat tambahan dari dana APBN. Terkait besarnya anggaran untuk desa tersebut, sejatinya sudah membuat desa-desa di Bengkalis lebih mandiri dan pembangunan infrstrukturnya semakin baik. Sayangnya, masih ada desa-desa seperti tidak berubah, kendati anggaran yang dikelola cukup besar. ''Tak bisa dipungkiri, anggaran dana yang cukup besar bagi masing-masing desa ini cukup membantu desa, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tapi juga peningkatan ekonomi masyarakat. Ada desa yang berhasil mengelola anggaran ini cukup baik, dan itu terlihat dari perkembangan desa itu sendiri. Tapi ada juga yang kita lihat begitu-begitu saja, tak ada perubahan sama sekali,'' ujar Wakil Ketua DPRD, H Indra Gunwan, Minggu (3/5/2015). Dijelaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam melakukan pegawasan dan mencegah upaya dan kebijakan yang dianggap penghamburan anggaran. Layaknya lembaga DPRD, BPD juga memiliki wewenang menyetujui atau menolak kegiatan yang dianggap tidak layak untuk dilakukan. ''BPD sejatinya memang tidak mengangguk saja atas kebijakan kepala desa. Untuk hal-hal atau kebijakan yang berpihak bagi masyarakat banyak silakan didukung, tapi untuk hal-hal yang tak elok, ya harus ditolak,'' imbuhnya. Apa yang dikhawatirkan, kata pria yang akrab disapa Eet ini, ada persebatian atau kong kalikong antara kepala desa dengan anggota BPD. Bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Diakui, dirinya menerima laporan banyak kegiatan atau proyek Inbup di desa-desa yang dikerjakan oleh anggota BPD. Besarnya anggaran untuk desa juga diharapkan tidak membuat para kepala desa gelap mata alias memperkaya diri. Contoh kasus, sudah ada beberapa kepala desa yang berhadapan dengan proses hukum karena terindikasi korupsi. ''Sekali lagi kita ingatkan, anggaran yang diplot untuk desa sangat besar, jangan hanya dinikmati oleh segelilintir orang,'' pesannya. (radarpku/manullang)
Jelang Lebaran 2024, Penumpang Turun Naik di Pelabuhan Selatpanjang Meningkat
RADARPEKANBARU.COM - Jumlah penumpang yang turun nai.
KPK Tetapkan Bupati Meranti Nonaktif Tersangka Gratifikasi dan TPPU
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (K.
Direktur Narkoba Polda Riau Mau Lenyapkan Kampung Narkoba Di Pangeran Hidayat
RADARPEKANBARU.COM - Direktorat Reserse Narkoba Pold.
2.132 NIP PPPK Pemprov Riau Sudah Disetujui BKN
RADARPEKANBARU.COM - Sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pempro.
Kualitas Udara Kota Pekanbaru Tidak Sehat, Warga Diimbau Kenakan Masker
RADARPEKANBARU.COM - Kualitas udara di Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat dalam beberapa har.
Meski Harus Mundur dari DPRD, Kelmi Amri Pastikan Tetap Maju Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Tekad Kelmi Amri maju dalam bur.