PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2574 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2738 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2554 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2409 Kali
Suhardiman Amby : Duta Palma Perusahaan Bandel
Diskusi di FKPMR
RADARPEKANBARU.COM- Perusahaan Perkebunan Sawit PT Duta Palma dianggap sebagai salah satu perusahaan `bandel` karena sering melabrak perizinan yang berlaku.
Demikian disampaikan Suhardiman Amby Ketua Pansus monitoring dan evaluasi perizinan HGU-IU-Perkebunan, HTI, HPHTI-IUPHTI, HPH, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin lingkungan (Amdal, UPL, UKL) di Riau, dalam diskusi di FKPMR, Jum`at (3/4).
Status lahan perkebunan sawit milik PT Duta Palma Nusantara Group di Kabupaten Indragiri Hulu, terus disorot. Pansus DPRD Riau juga menilai, kuat dugaan perusahaan-perusahaan itu beroperasi tanpa izin.
"Duta Palma banyak merampok tanah rakyat, nanti akan kita tertibkan, karena bandel nya luar biasa", kata Suhardiman.
"Contohnya saja beberapa waktu yang lalu, sudah ribut dengan warga lima kenegrian di kuansing sampai bakar-bakaran, namun tetap saja bandel," tuturnya.
"Pansus ini nantinya akan bertugas memetakan lahan-lahan perkebunan yang ada di Riau. Lahan-lahan itu difoto dan kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang dapat diakses semua orang," terangnya.
Dengan demikian, semua persoalan lahan yang terjadi di Riau nantinya akan terbuka. "Jadi tidak ada lagi ditutup-tutupi. Dari sana bisa diketahui, berapa luas lahan yang dikuasai Duta Palma dan perusahaan lainnya. Data itu juga bisa digunakan untuk menyelidiki kerusakan,kebakaran hutan lahan di Riau," tambahnya.
Hingga saat ini sudah sering terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Riau. Salah satu penyebabnya, adalah luas lahan perkebunan milik perusahaan yang diduga melebihi izin yang diberikan pemerintah dan mencaplok lahan masyarakat. Selama ini, masyarakat cenderung lebih banyak kalah bila harus berhadapan dengan proses hukum.
"(Pembentukan Pansus) inilah, salah satu langkah yang kita lakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kan banyak kawasan yang diambil tanah rakyat dan ulayat, Duta palma hanya salah satu contoh nya saja" tegas datuk Suhardiman.
Jony S Mundung aktivis 98 peserta diskusi di akhir kesempatannya mengajak agar pansus bekerja maksimal.
"Agar lebih maksimak,diharapkan pansus nanti lebih terbuka tanpa ada yang ditutupi" kata mundung.
Mundung menambahkan,bahwa anggota pansus juga harus mewaspadai permainan mafia dari perusahaan, karena bisa saja nanti akan ada intimidasi berupa ancaman fisik,pembunuhan, maupun ancaman suap.
"Uang juga ancaman, karena juga patut diwaspadai", katanya.
"Kami berharap kerja pansus sudah ada rekomendasi dalam dua (2) bulan kedepan, jangan tunggu rakyat berdarah-darah dulu baru lahir rekomendasi" ,tegas mundung yang juga ketua Forum Muda Riau ini. (radarpku)
BERITA LAINNYA +INDEKS
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
Jelang Akhir Ramadhan, Pengurus SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Banda Aceh - Pengurus dan pimpinan media anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) P.
TULIS KOMENTAR +INDEKS