PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2577 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2741 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2557 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2412 Kali
Menkumham Ciptakan Kegaduhan Politik?
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (kanan, berkacamata). (ANTARA/Yudhi Mahatma)
RADARPEKANBARU.COm - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Fadli mengingatkan Presiden dan masyarakat bahwa sedikitnya dua kebijakan Menteri Yasonna yang bermasalah sehingga dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama kebijakan tentang perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kedua sengketa di Partai Golkar.
"Karena itu saya imbau Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menkumham. Karena ia hanya menjadi Menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik," kata Fadli kepada wartawan di kompleks kantor Parlemen di Jakarta, Selasa, 2 April 2015.
Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menilai Surat Keputusan Menteri Yasonna yang mengesahkan satu kubu yang berselisih di PPP dan Partai Golkar adalah kebijakan yang memalukan dan justru membuat masalah. Masalah partai politik justru berdmpak pada satbilitas demokrasi di Indonesia.
"Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Karena itu, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly," katanya.(viva.co)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop 'Publisher Rights' Bersama Ketua Dewan Pers
PEKANBARU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Serikat Media Siber Indon.
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
TULIS KOMENTAR +INDEKS