PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2569 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2733 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2547 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2403 Kali
Gajah Liar di Riau Diperkirakan Tinggal 400 Ekor
Ilustrasi
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com)- Berdasarkan data Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau, populasi gajah di wilayah kerjanya hanya bekisar 318 ekor sampai 400 ekor.
Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Riau, Moyo Hutomo, mengatakan sisa populasi gajah tersebut tersebar di 16 wilayah koservasi gajah seperti di Kabupaten Rokan Hulu ada dua kelompok yakni Kelompok Mahato dan Kota Tengah.
Kabupaten Kampar ada di Kelompok Tapung dan Kelompok Petapahan, di Bengkalis ada di Kelompok Balai Raja, Kabupaten Siak ada di satu kelompok yakni Kelompok Siak Kecil dekat perbatasan Bengkalis.
"Selanjutnya ke selatan ada di Kerinci dan Indragiri Hulu dipusatkan Tesso Nello, sampai dekat perbatasan Provinsi Jambi. Sementara di Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai tidak kita temukan kantong gajah," jelas Moyo, Rabu (11/12/2013).
Moyo mengakui, disebabkan tidak ada lagi penangkapan gajah, BKSDA Riau tidak ada lagi mengalokasikan anggaran untuk menangkap atau merelokasi gajah, namun pihaknya terus mempertahankan populasi gajah di 16 wilayah konservasi gajah.
"Yang kita lakukan biasanya penggiringan dan penghalauan kembali sehingga kawanan gajah masuk kembali ke hutan tempat habitatnya. Untuk kasus di Rohul, gajah liar dari Kelompok Kota Tengah sudah menyebabkan masyarakat antipati, sehingga gajah perlu direlokasi," jelasnya.
Menurutnya, biaya untuk penanganan gajah cukup besar. Seperti di PLG Duri Kabupaten Bengkalis, membutuhkan dana sekitar Rp 3 miliar per tahun dari pemerintah pusat seperti untuk merekrut dan gaji pawang, pakan, dan obat-obatan, dan peralatan gajah lain. "Itu baru di PLG Duri, belum untuk 16 wilayah konservasi," jelasnya.
Disebabkan dana minim, sehingga untuk merelokasi kawanan gajah liar di daerah, dana meski dikeluarkan oleh daerah bersangkutan. Dana itu untuk biaya penangkapan dan menempatkan selama dua bulan gajah di PLG Duri.
"Konflik-konflik antara gajah dan manusia juga tinggi, seperti terjadi dengan gajah di Kelompok Balai Raja, itu sudah parah. Namun BKSDA hanya menanggung semua biaya sepanjang hidup gajah di PLG," terangnya.
Dia mengungkapkan, biasanya, dua ekor gajah yang ditangkap, BKSDA Riau meski merekrut 4 pawang baru. Kondisi itu sering menjadi bahan pertimbangan untuk menangkap-menangkap gajah. "Meski dana hanya untuk PLG, kita juga harus mengelola 16 wilayah konservasi gajah," ungkapnya.
Moyo menghimbau masyarakat Riau untuk kooperatif terhadap gajah, sehingga hewan besar itu tidak merusak atau konflik dengan manusia. "Jangan memberikan tekanan kepada gajah. Kalau gajah terus diusir, dia merasa tertekan, dan akhirnya akan menyebabkan konflik," harapnya.(rtc)
Editor : Ahmad Adryan
Kasi Konservasi Wilayah III BKSDA Riau, Moyo Hutomo, mengatakan sisa populasi gajah tersebut tersebar di 16 wilayah koservasi gajah seperti di Kabupaten Rokan Hulu ada dua kelompok yakni Kelompok Mahato dan Kota Tengah.
Kabupaten Kampar ada di Kelompok Tapung dan Kelompok Petapahan, di Bengkalis ada di Kelompok Balai Raja, Kabupaten Siak ada di satu kelompok yakni Kelompok Siak Kecil dekat perbatasan Bengkalis.
"Selanjutnya ke selatan ada di Kerinci dan Indragiri Hulu dipusatkan Tesso Nello, sampai dekat perbatasan Provinsi Jambi. Sementara di Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai tidak kita temukan kantong gajah," jelas Moyo, Rabu (11/12/2013).
Moyo mengakui, disebabkan tidak ada lagi penangkapan gajah, BKSDA Riau tidak ada lagi mengalokasikan anggaran untuk menangkap atau merelokasi gajah, namun pihaknya terus mempertahankan populasi gajah di 16 wilayah konservasi gajah.
"Yang kita lakukan biasanya penggiringan dan penghalauan kembali sehingga kawanan gajah masuk kembali ke hutan tempat habitatnya. Untuk kasus di Rohul, gajah liar dari Kelompok Kota Tengah sudah menyebabkan masyarakat antipati, sehingga gajah perlu direlokasi," jelasnya.
Menurutnya, biaya untuk penanganan gajah cukup besar. Seperti di PLG Duri Kabupaten Bengkalis, membutuhkan dana sekitar Rp 3 miliar per tahun dari pemerintah pusat seperti untuk merekrut dan gaji pawang, pakan, dan obat-obatan, dan peralatan gajah lain. "Itu baru di PLG Duri, belum untuk 16 wilayah konservasi," jelasnya.
Disebabkan dana minim, sehingga untuk merelokasi kawanan gajah liar di daerah, dana meski dikeluarkan oleh daerah bersangkutan. Dana itu untuk biaya penangkapan dan menempatkan selama dua bulan gajah di PLG Duri.
"Konflik-konflik antara gajah dan manusia juga tinggi, seperti terjadi dengan gajah di Kelompok Balai Raja, itu sudah parah. Namun BKSDA hanya menanggung semua biaya sepanjang hidup gajah di PLG," terangnya.
Dia mengungkapkan, biasanya, dua ekor gajah yang ditangkap, BKSDA Riau meski merekrut 4 pawang baru. Kondisi itu sering menjadi bahan pertimbangan untuk menangkap-menangkap gajah. "Meski dana hanya untuk PLG, kita juga harus mengelola 16 wilayah konservasi gajah," ungkapnya.
Moyo menghimbau masyarakat Riau untuk kooperatif terhadap gajah, sehingga hewan besar itu tidak merusak atau konflik dengan manusia. "Jangan memberikan tekanan kepada gajah. Kalau gajah terus diusir, dia merasa tertekan, dan akhirnya akan menyebabkan konflik," harapnya.(rtc)
Editor : Ahmad Adryan
BERITA LAINNYA +INDEKS
Satu Ranperda inisiatif dan Lima Ranperda Usulan Pemda Dalam Rapat Paripurna DPRD
Meranti,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Rapat Paripurna pertama masa persidangan kedua, tahun persidangan 2023 dipimpin oleh Ketua DPRD Fauzi Hasan.
Meranti,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.
Gelar Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2023 OleH DPRD Kepulauan Meranti
Meranti, - DPRD Kepulauan Meranti menggelar Rapa.
DPRD Meranti Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2023
Meranti,- DPRD Kepulauan Meranti menggelar Rapa.
DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD-P 2023
PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna P.
DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna MoU KUA PPAS RAPBD-P Tahun 2023 Sebesar Rp 2,890 T
PEKANBARU - DPRD Pekanbaru.
TULIS KOMENTAR +INDEKS