PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2555 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2718 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2533 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2389 Kali
Kubu Mega
Politisi PDIP Effendi Simbolon Minta Jokowi-JK Dimakzulkan Satu Paket
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur DKI
jakarta Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari
Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).
JAKARTA,RADARPEKANBARU.COM-Politisi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon, mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.
"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
"Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
"Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, 'Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.
Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.***
Sumber : Kompas
"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
"Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
"Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, 'Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.
Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.***
Sumber : Kompas
BERITA LAINNYA +INDEKS
Putusan MK Diharapkan Tanpa Tekanan Pihak Manapun
RADARPEKANBARU.COM - Menjelang putusan Mahkamah Kons.
Gol Komang Teguh Buka Peluang Timnas U-23 Lolos 8 Besar
RADARPEKANBARU.COM - Tampil percaya diri, Timnas Indonesia U-23 menang atas Australia dengan skor ti.
Pakar: Pengajuan Amicus Curiae di Pengujung Sidang MK Bentuk Intervensi
RADARPEKANBAARU.COM - Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri.
KPU Yakin Hasil Pemilu 2024 tidak akan Berubah
RADARPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik meyakini ha.
Relawan Jokowi Yakin Pertemuan Prabowo-Megawati Redam Ketegangan
RADARPEKANBARU.COM - Relawan Jokowi (Rejo) menyambut baik rencana pertemuan Capres peraih suara terb.
Indonesia Prihatin dengan Situasi di Timur Tengah, Semua Pihak Diminta Menahan Diri
RADARPEKANBARU-Peningkatan eskalasi militer d.
TULIS KOMENTAR +INDEKS