PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2450 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2621 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2424 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2294 Kali
Terancam Di Boikot, Riau harus Serius Sertifikasi ISPO
Sawit
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com)-Pengusaha kelapa sawit di Riau diminta serius menyelesaikan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yang diterapkan pemerintah pusat.
Pasalnya, sertifikat ISPO merupakan mandatory yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia paling lambat 2014 mendatang sesuai permintaan negara importir CPO Indonesia.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Zulher akhir pekan kemarin. "Permintaan seperti itu muncul karena laporan dari berbagai Non Government Organizatio (NGO/LSM) internasional yang menuduh agroindustri di Indonesia tidak pro lingkungan," kata Zulher.
Menurut Zulher, Disbun Riau saat ini terus berupaya mendorong pelaku industri untuk segera melengkapi dan mengusulkan bahan ISPO. Karena ikarenakan penerapan ISPO ini negara importir CPO asal Indonesia menginginkan investasi di bidang agroindustri kelapa sawit harus green culture industry alias industri yang berbasikan kepada lingkungan.
Namun, sebut Zulher, ada berbagai kalangan yang menyangkal tuduhan dan isu tersebut. "Mereka juga menduga ada unsur perang dagang yang terkandung dalam permintaan tersebut. Ada dugaan komoditi negara mereka kalah saing dengan si emas 'kuning' dari Indonesia," ujarnya.
Dikatakannya lagi, seandainya permintaan negara pengimpor ini tidak dilaksanakan oleh Indonesia, mereka akan memboikot produk CPO dari Indonesia. "Itu sangat kita sayangkan karena nasib 3,9 juta penduduk Riau yang bergantung kepada usaha sawit akan terguncang," jelas Zulher.
Zulher menyebutkan, tidak mempermasalahkan karena pemerintah Indonesia sudah menerjemahkan keinginan mereka itu dalam bentuk pembentukan sertifikasi ISPO. "Kita yakin, dengan ISPO ini hal negatif yang mereka lemparkan kepada Indonesia dapat kita tangkis dengan mudah. Perjuangan sertifikasi ISPO itu bukanlah hal mudah," ungkapnya.
Seperti diketahui Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak CPO Indonesia karena adanya dugaan terhadap industri sawit Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan terutama rusaknya lahan gambut dan hutan Indonesia. Selama ini sertifikasi untuk sawit banyak yang mengacu ke standar Eropa melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (adr/hrc)
Editor : Alamsah
Pasalnya, sertifikat ISPO merupakan mandatory yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia paling lambat 2014 mendatang sesuai permintaan negara importir CPO Indonesia.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Zulher akhir pekan kemarin. "Permintaan seperti itu muncul karena laporan dari berbagai Non Government Organizatio (NGO/LSM) internasional yang menuduh agroindustri di Indonesia tidak pro lingkungan," kata Zulher.
Menurut Zulher, Disbun Riau saat ini terus berupaya mendorong pelaku industri untuk segera melengkapi dan mengusulkan bahan ISPO. Karena ikarenakan penerapan ISPO ini negara importir CPO asal Indonesia menginginkan investasi di bidang agroindustri kelapa sawit harus green culture industry alias industri yang berbasikan kepada lingkungan.
Namun, sebut Zulher, ada berbagai kalangan yang menyangkal tuduhan dan isu tersebut. "Mereka juga menduga ada unsur perang dagang yang terkandung dalam permintaan tersebut. Ada dugaan komoditi negara mereka kalah saing dengan si emas 'kuning' dari Indonesia," ujarnya.
Dikatakannya lagi, seandainya permintaan negara pengimpor ini tidak dilaksanakan oleh Indonesia, mereka akan memboikot produk CPO dari Indonesia. "Itu sangat kita sayangkan karena nasib 3,9 juta penduduk Riau yang bergantung kepada usaha sawit akan terguncang," jelas Zulher.
Zulher menyebutkan, tidak mempermasalahkan karena pemerintah Indonesia sudah menerjemahkan keinginan mereka itu dalam bentuk pembentukan sertifikasi ISPO. "Kita yakin, dengan ISPO ini hal negatif yang mereka lemparkan kepada Indonesia dapat kita tangkis dengan mudah. Perjuangan sertifikasi ISPO itu bukanlah hal mudah," ungkapnya.
Seperti diketahui Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak CPO Indonesia karena adanya dugaan terhadap industri sawit Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan terutama rusaknya lahan gambut dan hutan Indonesia. Selama ini sertifikasi untuk sawit banyak yang mengacu ke standar Eropa melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). (adr/hrc)
Editor : Alamsah
BERITA LAINNYA +INDEKS
Media Expo SPS Riau Hari Kedua Semakin Ramai Pengunjung
PEKANBARU - Media Expo SPS Riau dan Festival PPID tahun 2022 semakin ramai .
Rekomendasi Model Baju Gamis Terbaru di Tahun 2022
Hampir setiap tahunnya, model baju gamis selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman.
Bawaslu Kampar Umumkan 63 Nama Panwaslu Kecamatan Lulus Seleksi Wawancara
BANGKINANG - Sesuai tahapan yang ditetapkan Bawaslu RI, pokja pembentukan P.
Bawaslu Kampar Umumkan Hasil Ujian CAT Calon Panwaslu Kecamatan
RADARPEKANBARU.COM - Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Badan Pengawas Pemilu .
Bawaslu Kampar Awasi Peserta Seleksi CAT Calon Panwaslu Kecamatan
BANGKINANG--Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah, SH terlihat sedang s.
TULIS KOMENTAR +INDEKS