PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2552 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2714 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2529 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2386 Kali
Johnson Silitonga Ditunjuk Carateker KNPI Riau
Logo KNPI
Pekanbaru,(radarpekanbaru.com)-Angin segar menerpa tubuh induk organisasi kepemudaan yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI telah menunjuk carateker Ketua KNPI Riau untuk segera menggelar musyawarah daerah guna mempersiapkan kepengurusan baru.
" Penunjukkan carateker ini sendiri melalui proses rapat pleno yang digelar pada 9 oktober 2013 lalu di Jakarta," papar Johnson Silitonga, Ketua Bidang Kebijakan DPP KNPI yang ditunjuk sebagai carateker Ketua KNPI Riau, Rabu (4/12) kemarin.
Dijelaskan sebelum rapat pleno digelar, DPP KNPI sendiri telah melakukan rapat harian pada 3 Oktober 2013. Namun pada rapat tersebut belum mendapatkan hasil dan akhirnya dilanjutkan dengan rapat pleno.
Johnson memaparkan, dengan dilakukannya rapat pleno dan penunjukkan dirinya sebagai carateker Ketua KNPI Riau, maka secara otomatis segala sesuatu terkait persoalan di tiubuh KNPI Riau menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian pihaknya tak menampik bahwa ada beberapa kegiatan yang masih berjalan dengan menggunakan nama KNPI Riau tanpa sepengetahuan dirinya. Ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan setelah penetapan pleno 9 Oktober 2013 dan mengatasnamakan KNPI Riau dinilai tidak sah tanpa sepengetahuan dirinya.
Lebih jauh Johnson menyatakan, sebagai carateker yang baru ditunjuk, dirinya akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran KNPI di Riau dan jajaran KNPI tingkat Kabupaten dan Kota. "Sesuai fungsinya, sebagai carateker, saya akan segera melakukan langkah konsolidasi, selain itu juga saya akan segera melakukan persiapan untuk melaksanakan musyawarah daerah (Musda) untuk segera membentuk kepengurusan KNPI Riau," ungkapnya.
Diakuinya pihaknya memang telah mendapat informasi adanya rapat pleno yang dilakukan oleh carateker sebelumnya beberapa hari lalu. Dinyatakan Johnson, pleno yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya tanpa melibatkan dirinya dinilai tidak sah.
Dijelaskan Johnson pihaknya menerima informasi bahwa carateker Ketua KNPI Riau sebelumnya menggelar pleno guna menetapkan perubahan terhadap para carateker Ketua KNPI di tingkat kabupaten dan kota. Sayangnya kebijakan tersebut dinilai melenceng karena pasca penetapan Pleno dari DPP, tentunya carateker sebelumnya tak berhak melakukan pleno.
Sementara itu, carateker Sekretaris KNPI Riau, A Mius yang dikonfirmasi wartawan mengakui pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut. Dengan tegas, A Mius menyatakan bahwa pleno yang digelar dan dilakukan oleh carateker sebelumnya dinilai tidakbenar dan sudah diluar aturan. Senada dengan Johnson, A Mius mnyatakan pihaknya kini tengah melakukan konsolidasi guna menyiapkan musda untuk membentuk kepengurusan KNPI Riau definitif pasca kekosongan kepimpinan setelah Ketua Definitif sebelumnya yakni Faisal diberhentikan karena terjerat kasus hukum. "Jadi informasi mengenai adanya pleno KNPI Riau beberapa hari lalu dinilai tidak sah, karena ini diluar sepengetahuan kami yang telah ditunjuk sebagai carateker melalui rapat Pleno di DPP," jelas A Mius.(ram/tribun)
" Penunjukkan carateker ini sendiri melalui proses rapat pleno yang digelar pada 9 oktober 2013 lalu di Jakarta," papar Johnson Silitonga, Ketua Bidang Kebijakan DPP KNPI yang ditunjuk sebagai carateker Ketua KNPI Riau, Rabu (4/12) kemarin.
Dijelaskan sebelum rapat pleno digelar, DPP KNPI sendiri telah melakukan rapat harian pada 3 Oktober 2013. Namun pada rapat tersebut belum mendapatkan hasil dan akhirnya dilanjutkan dengan rapat pleno.
Johnson memaparkan, dengan dilakukannya rapat pleno dan penunjukkan dirinya sebagai carateker Ketua KNPI Riau, maka secara otomatis segala sesuatu terkait persoalan di tiubuh KNPI Riau menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian pihaknya tak menampik bahwa ada beberapa kegiatan yang masih berjalan dengan menggunakan nama KNPI Riau tanpa sepengetahuan dirinya. Ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan setelah penetapan pleno 9 Oktober 2013 dan mengatasnamakan KNPI Riau dinilai tidak sah tanpa sepengetahuan dirinya.
Lebih jauh Johnson menyatakan, sebagai carateker yang baru ditunjuk, dirinya akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran KNPI di Riau dan jajaran KNPI tingkat Kabupaten dan Kota. "Sesuai fungsinya, sebagai carateker, saya akan segera melakukan langkah konsolidasi, selain itu juga saya akan segera melakukan persiapan untuk melaksanakan musyawarah daerah (Musda) untuk segera membentuk kepengurusan KNPI Riau," ungkapnya.
Diakuinya pihaknya memang telah mendapat informasi adanya rapat pleno yang dilakukan oleh carateker sebelumnya beberapa hari lalu. Dinyatakan Johnson, pleno yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya tanpa melibatkan dirinya dinilai tidak sah.
Dijelaskan Johnson pihaknya menerima informasi bahwa carateker Ketua KNPI Riau sebelumnya menggelar pleno guna menetapkan perubahan terhadap para carateker Ketua KNPI di tingkat kabupaten dan kota. Sayangnya kebijakan tersebut dinilai melenceng karena pasca penetapan Pleno dari DPP, tentunya carateker sebelumnya tak berhak melakukan pleno.
Sementara itu, carateker Sekretaris KNPI Riau, A Mius yang dikonfirmasi wartawan mengakui pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut. Dengan tegas, A Mius menyatakan bahwa pleno yang digelar dan dilakukan oleh carateker sebelumnya dinilai tidakbenar dan sudah diluar aturan. Senada dengan Johnson, A Mius mnyatakan pihaknya kini tengah melakukan konsolidasi guna menyiapkan musda untuk membentuk kepengurusan KNPI Riau definitif pasca kekosongan kepimpinan setelah Ketua Definitif sebelumnya yakni Faisal diberhentikan karena terjerat kasus hukum. "Jadi informasi mengenai adanya pleno KNPI Riau beberapa hari lalu dinilai tidak sah, karena ini diluar sepengetahuan kami yang telah ditunjuk sebagai carateker melalui rapat Pleno di DPP," jelas A Mius.(ram/tribun)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
Jelang Akhir Ramadhan, Pengurus SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Banda Aceh - Pengurus dan pimpinan media anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) P.
Berkah Ramadhan, SMSI Siak Santuni Dhuafa & Anak Yatim
SIAK – Sebagai rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah SWT berikan d.
Pj Gubri SF Hariyanto Sambut Antusias Riau Tuan Rumah HPN 2025
PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menunjuk Provinsi Riau seba.
TULIS KOMENTAR +INDEKS