PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2568 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2731 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2546 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2402 Kali
Minta Jatah Kursi, Makin Perlihatkan KIH Haus Kekuasaan
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di mana KMP memberikan 21 posisi kursi pemimpin alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR kepada KIH, semakin menunjukkan siapa yang haus akan kekuasaan.
Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto. Menurutnya, padahal selama ini mereka mengatasnamakan rakyat dan membuat gaduh di DPR.
"Deal bagi-bagi kekuasaan sangat menonjol dan tercium ke publik. Akhirnya tahu bahwa KIH khususnya PDIP enggak lebih dari kepentingan kelompok dan bagi-bagi kekuasaan," kata Heri Budianto kepada wartawann di Jakarta, Rabu (12/11).
Heri berpendapat, kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa di parlemen ada yang diperebutkan, namun mereka mengatasnamakan rakyat. Bahkan, KIH juga menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa KMP akan menjegal pemerintahan, padahal intinya adalah kekuasaan.
"Kalau memang ada 21 kursi apalagi orientasinya kalau bukan untuk itu. Mereka berhentilah mengatasnamakan rakyat, khususnya PDIP," tegasnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perselisihan di parlemen ini, ada ekses yang ditimbulkan, karena anggota DPR tidak bekerja selama satu bulan. Padahal, mereka sudah dipilih rakyat.
"Jadi jangan sampai karena tingkah pola anggota DPR ini jadi tidak menjalankan tugasnya di parlemen. Ke depan mereka (DPR) jangan mengatasnamakan rakyat ketika mereka berseteru," imbuhnya.
Menurut Heri, dengan dinamika politik yang terjadi di perlemmen, lobi-lobi politik jadi jauh bisa diterima di DPR dan ini menjadi tidak sehat. Karena KIH sebagai partai pendukung pemerintahan tahu celah bagaimana membuat KMP memenuhi apa yang ingin dipenuhi.
"Ada perbedaan mencolok, langsung melakukan mosi tidak percaya. Jadi preseden buruk kalau saling sandera," ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dengan suasana politik parlemen saat ini KMP diuntungkan dari sisi persepsi publik. Karena KMP mengakomodir keinginan KIH berupa 21 kursi pemimpin AKD.
"Jadi KIH dipersepsikan memang haus kekuasan," tambahnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan, agar ke depannya tidak terjadi hal serupa, seluruh anggota DPR harus taat aturan. Selain itu, pemimpin juga harus mengakomodir semua kepentingan kelompok.(snc/rp)
Karena hal ini terjadi lantaran KIH tidak diakomodir di dalam setiap sidang. "Jadi pimpinan DPR harus jadi bagi 560 anggota. Jangan buat statement berbau kelompok," tutupnya.
Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto. Menurutnya, padahal selama ini mereka mengatasnamakan rakyat dan membuat gaduh di DPR.
"Deal bagi-bagi kekuasaan sangat menonjol dan tercium ke publik. Akhirnya tahu bahwa KIH khususnya PDIP enggak lebih dari kepentingan kelompok dan bagi-bagi kekuasaan," kata Heri Budianto kepada wartawann di Jakarta, Rabu (12/11).
Heri berpendapat, kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa di parlemen ada yang diperebutkan, namun mereka mengatasnamakan rakyat. Bahkan, KIH juga menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa KMP akan menjegal pemerintahan, padahal intinya adalah kekuasaan.
"Kalau memang ada 21 kursi apalagi orientasinya kalau bukan untuk itu. Mereka berhentilah mengatasnamakan rakyat, khususnya PDIP," tegasnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perselisihan di parlemen ini, ada ekses yang ditimbulkan, karena anggota DPR tidak bekerja selama satu bulan. Padahal, mereka sudah dipilih rakyat.
"Jadi jangan sampai karena tingkah pola anggota DPR ini jadi tidak menjalankan tugasnya di parlemen. Ke depan mereka (DPR) jangan mengatasnamakan rakyat ketika mereka berseteru," imbuhnya.
Menurut Heri, dengan dinamika politik yang terjadi di perlemmen, lobi-lobi politik jadi jauh bisa diterima di DPR dan ini menjadi tidak sehat. Karena KIH sebagai partai pendukung pemerintahan tahu celah bagaimana membuat KMP memenuhi apa yang ingin dipenuhi.
"Ada perbedaan mencolok, langsung melakukan mosi tidak percaya. Jadi preseden buruk kalau saling sandera," ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dengan suasana politik parlemen saat ini KMP diuntungkan dari sisi persepsi publik. Karena KMP mengakomodir keinginan KIH berupa 21 kursi pemimpin AKD.
"Jadi KIH dipersepsikan memang haus kekuasan," tambahnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan, agar ke depannya tidak terjadi hal serupa, seluruh anggota DPR harus taat aturan. Selain itu, pemimpin juga harus mengakomodir semua kepentingan kelompok.(snc/rp)
Karena hal ini terjadi lantaran KIH tidak diakomodir di dalam setiap sidang. "Jadi pimpinan DPR harus jadi bagi 560 anggota. Jangan buat statement berbau kelompok," tutupnya.
BERITA LAINNYA +INDEKS
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
Jelang Akhir Ramadhan, Pengurus SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Banda Aceh - Pengurus dan pimpinan media anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) P.
Berkah Ramadhan, SMSI Siak Santuni Dhuafa & Anak Yatim
SIAK – Sebagai rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah SWT berikan d.
TULIS KOMENTAR +INDEKS