PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2572 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2736 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2550 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2406 Kali
Hasil Pembahasan Pansus, DPRD Rohil Setujui LPP TA 2013
Penandatanganan berita acara persetujuan oleh Ketua DPRD, disaksikan
Wakil Bupati Erianda, Wakil Ketua Djamiludin, Wakil Ketua M Ridwan,
Sekda M Job Kurniawan, sejumlah anggota dewan, serta kepala SKPD.
BAGANSIAPIAPI, RADARPEKANBARU.COM - DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyetujui Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2013. Persetujuan itu didahului laporan hasil pembahasan pansus.
Persetujuan, Kamis (11/9/14) di ruang sidang utama kantor DPRD dalam sidang paripurna DPRD mulai pukul 13.30 WIB dipimpin Ketua DPRD Nasrudin Hasan, oleh 27 dari 38 anggota dewan, dan langsung dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Ketua DPRD, disaksikan Wakil Bupati Erianda, Wakil Ketua Djamiludin, Wakil Ketua M Ridwan, Sekda M Job Kurniawan, sejumlah anggota dewan, serta kepala SKPD.
Sebelum persetujuan, juru bicara pansus, Bakhtiar, melaporkan hasil pembahasan pansus, yang menyebutkan, perlu peningkatan system pengendalian pemerintahan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada yang lebih baik lagi (WTP).
Bakhtiar juga menyebutkan, penyampaian LPP TA 2013 oleh Pemkab Rokan Hilir terlambat, padahal menurut ketentuan yang berlaku, paling lambat, enam bulan tahun anggaran berakhir (bulan Juli, red), masih rendahnya serapan belanja modal, asset yang belum terinventarisir dengan baik.
Lebih lanjut dilaporkan Bakhtiar, setelah pembahasan, ternyata lima fraksi yang ada (Fraksi Partai Golkar Plus, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan dan Fraksi Kebangsaan Nasional Sejahtera, red) dapat menerima Ranperda menjadi Perda LPP TA 2013.
Meski menyetujui, ternyata pansus menyarankan agar kepala SKPD yang capaian kinerjanya rendah, dievaluasi, mengurangi ketergantungan kepada DBH migas dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat jadwal tender proyek dan memberikan daftar asset ke DPRD.
Sementara itu, atas persetujuan tersebut, Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara eksekutif dan legislative selama ini.(anto/rt)
Persetujuan, Kamis (11/9/14) di ruang sidang utama kantor DPRD dalam sidang paripurna DPRD mulai pukul 13.30 WIB dipimpin Ketua DPRD Nasrudin Hasan, oleh 27 dari 38 anggota dewan, dan langsung dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Ketua DPRD, disaksikan Wakil Bupati Erianda, Wakil Ketua Djamiludin, Wakil Ketua M Ridwan, Sekda M Job Kurniawan, sejumlah anggota dewan, serta kepala SKPD.
Sebelum persetujuan, juru bicara pansus, Bakhtiar, melaporkan hasil pembahasan pansus, yang menyebutkan, perlu peningkatan system pengendalian pemerintahan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada yang lebih baik lagi (WTP).
Bakhtiar juga menyebutkan, penyampaian LPP TA 2013 oleh Pemkab Rokan Hilir terlambat, padahal menurut ketentuan yang berlaku, paling lambat, enam bulan tahun anggaran berakhir (bulan Juli, red), masih rendahnya serapan belanja modal, asset yang belum terinventarisir dengan baik.
Lebih lanjut dilaporkan Bakhtiar, setelah pembahasan, ternyata lima fraksi yang ada (Fraksi Partai Golkar Plus, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan dan Fraksi Kebangsaan Nasional Sejahtera, red) dapat menerima Ranperda menjadi Perda LPP TA 2013.
Meski menyetujui, ternyata pansus menyarankan agar kepala SKPD yang capaian kinerjanya rendah, dievaluasi, mengurangi ketergantungan kepada DBH migas dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat jadwal tender proyek dan memberikan daftar asset ke DPRD.
Sementara itu, atas persetujuan tersebut, Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara eksekutif dan legislative selama ini.(anto/rt)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Edy Natar Nasution Daftar di Partai Demokrat Riau
RADARPEKANBARU.COM - Mantan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution semakin menunjukkan .
KPU Siak Buka Pendafataran PPK dan PPS
RADARPEKAANBARU.COM - KPU Siak telah memulai tahapan pembentukan badan Adhoc PPK dan PPS untuk pilka.
Pasar Cik Puan Bakal Dijadikan Semi Modern, Usulan Anggaran Pembangunan Rp 80 M
RADARPEKANBARU.COM - Pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru rencananya bakal berlanjut. Kelanjutan pem.
KPU Kota Pekanbaru Resmi Buka Pendaftaran PPK Pilkada Tahun 2024
RADARPEKANBARU.COM - Mempersiapkan dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, ya.
285 Jemaah Calon Haji Kuansing Tergabung di Kloter 11 dengan Kampar
RADARPEKANBARU.COM - Sebanyak 285 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akan.
PPDB SMP Kota Pekanbaru Dimulai Awal Juli, Jalur Pendaftaran Tetap Sama
RADARPEKANBARU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru memastikan jalur Penerimaan Peserta Di.
TULIS KOMENTAR +INDEKS