PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2549 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2710 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2525 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2380 Kali
Dalih SDA Belum Optimal, Pemekaran Riau Pesisir Masuk Poin Utama RPJMD
RADARPEKANBARU.COM - Sempat dihujani interupsi, akhirnya anggota DPRD Riau sahkan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) menjadi Perda RPJMD kepala daerah tahun 2014-2019.
Di dalam laporan Pansus RPJMD yang disampaikan, pemekaran provinsi di wilayah pesisir Riau merupakan salah satu poin yang menjadi sorotan anggota DPRD Riau. "Potensi Sumber Daya Alam di wilayah pesisir dan lautan belum dimanfaatkan, dikembangkan secara optimum dalam mengembangkan perekonomian wilayah," kata Supriati, Anggota Pansus Raperda RPJMD saat menyampaikan laporan hasil kerja Pansus, Senin (18/08/14).
Untuk itu sebutnya, dibutuhkan adanya pemekaran provinsi di wilayah pesisir Riau tersebut. Hal tersebut sesuai dengan azas mempercepat dan percepatan untuk mendorong pemusatan usaha-usaha skala besar dan kegiatan utama masyarakat dalam penguatan otonomi daerah.
"Selain yang telah disebutkan dalam RPJMD 2014-2019, maka Pansus berpendapat perlu dimasukkan satu kawasan lagi yaitu, Bagan Siapi Api, Rokan Hilir sebagai kawasan maritim Provinsi Riau, dengan pertimbangan faktor kesejahteraan sebagai salah saru daerah penghasil ikan terbanyak di dunia, terlebih lagi dengan adanya pulau Jemur yang merupakan kawasan maritim nasional,"ungkapnya. Politisi Golkar ini pun lantas membacakan beberapa rekomendasi Pansus RPJMD, salah satunya, diharapkan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk segera menindaklanjuti hasil kajian Pansus dengan mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2014 sebagai tahun pertama dari pada pelaksanaan periodisasi RPJMD ini.
Beragam tanggapan dari anggota dewan pun muncul terhadap rencana pemekaran ini. Salah satunya, Darisman Ahmad, Anggota Komisi D DPRD Riau yang meminta, rencana pemekaran ini perlu dikaji ulang kambali.
"Dalam draf RPJMD tidak ada dibunyikan pemekaran wilayah pesisir, tapi pas waktu penyampaian hasil kerja Pansus, koq ini dibunyikan, ada apa ini," ujarnya saat menyampaikan interupsinya atas RPJMD ini. Oleh karenanya, paripurna terpaksa dipending selama 10 menit untuk mempersilahkan pimpinan agar bisa melakukan rapat kesepakatan atas persoalan ini.
"Jadi setelah pimpinan rapat sebentar, kita putuskan bahwa khusus ayat pemekaran, maka terlebih dahulu akan dibicarakan lebih dalam dengan kepala daerah," kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau yang disambut kata sepakat dari anggota DPRD Riau.(adr/rtc)
BERITA LAINNYA +INDEKS
94 Persil Lahan Dibebaskan, Flyover Simpang Garuda Sakti-Soebrantas Segera Dibangun
RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau terus menggesa pembangunan Flyover di simpang Garuda Sakti-Soebran.
Disnakertrans Riau Kirim Tim Pengawas Selidiki Perusahaan Belum Bayar THR
RADARPEKANBAARU.COM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mengirim tim pengawas.
Libur Lebaran, 416.007 Kendaraan Lewati Tiga Jalan Tol di Riau
RADARPEKANBARU.COM - Sebanyak 416.007 unit kendaraan melintasi tiga ruas jalan tol di Provinsi Riau .
Dalam 6 Jam Pembunuh Istri di Pelalawan Berhasil Dingkus Polisi
RADARPEKANBARU.COM - Polres Pelalawan ringkus HYL tersangka pembunuhan secara sadis dengan melakukan.
KPU Tetapkan Syarat Minimal Dukungan untuk Calon Independen Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu tengah mempersiapkan tahapan P.
33 Laporan Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan, Disnaker Riau Turunkan Tim Pengawas
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
TULIS KOMENTAR +INDEKS