Manuver Politik

Eks Terpidana 'Maling Besi Tua' Laporkan DPP PDIP ke Mabes Polri

Dibaca: 6434 kali  Selasa,11 Februari 2020
Eks Terpidana 'Maling Besi Tua' Laporkan DPP PDIP ke Mabes Polri
Ket Foto :

JAKARTA -  Eks terpidana maling besi tua, Morlan Simanjuntak melakukan manuver dengan melaporkan petinggi PDIP ke Bareskrim Mabes Polri.

Pasalnya Morlan tidak terima dirinya dipecat dari keanggotaan partai yang telah mengantarkannya terpilih menjadi anggota DPRD Kampar Provinsi Riau. 

Morlan mendapat celah melawan DPP PDIP karena  dalam surat pemecatan tertuang salah satu poin bahwa dirinya telah melakukan pidanana pemilu, padahal yang benarnya adalah pidana pencurian besi tua.

Morlan menjadikan dasar ini bahwa DPP PDIP telah memfitnahnya melakukan pidana Pemilu. Eks napi ini berencana akan memenjarakan sejumlah pengurus DPP PDIP dengan melaporkannya ke Mabes Polri. 

Morlan Simanjuntak melalui kuasa hukumnya Kamarudin menjelaskan alasan pemecatan kliennya bukanlah politik uang, melainkan terkait dengan permintaan uang oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Perkara ini, kata Morlan, diduga bermula saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta sejumlah uang kepada kliennya. Terkait dengan laporan itu, belum ada pernyataan resmi dari Hasto terkait tuduhan itu.

"Setelah terpilih dia (Morlan) juara satu (terpilih sebagai anggota DPRD) ada yang meminta uang kepada dia dari Kesekjenan PDIP," kata Kamarudin kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (10/2).

Ketika ditanya kembali tentang permintaan uang itu, Kamarudin menegaskan, orang yang meminta uang tersebut merupakan suruhan Hasto.

"Sama Hasto Kristiyanto melalui anak buahnya, yang salah satu ditangkap oleh KPK," katanya.

Andalkan Surat Bawaslu Kampar 

Padahal, kata Kamarudin, kliennya menyanggupi permintaan itu dengan catatan uang diberikan usai dirinya mendapat gaji pertama selaku anggota DPRD kab Kampar.

"Rupanya jawaban akan membayar setelah gajian itu tidak disuka oleh kesekjenan. Maka keluarlah surat pertama menunda pelantikannya dari Yasonna Laoly selaku Menteri dan juga selaku Ketua DPP Hukum dan HAM PDIP," kata dia.

Kendati demikian, Ia enggan merinci nominal jumlah uang yang diklaim diminta oleh Hasto tersebut. Ia meminta publik menunggu untuk pihaknya dapat menghadirkan Morlan ke publik.

Oleh sebab itu, perkara tersebut akhirnya merembet pada dugaan fitnah oleh petinggi PDIP yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 22/KPTS/DPP/XII/2019. 

Dalam surat yang ditandangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, Kamarudin menjelaskan bahwa kliennya dipecat dengan alasan karena telah ditetapkan sebagai narapidana pemilu akibat politik uang atau pemalsuan dokumen.

"Surat pemecatan itu isinya palsu di butir lima yang menyatakan klien saya dipecat dengan alasan karena dia melakukan tindak pidana pemilu dan politik uang," tegas dia.

Menurutnya, hal itu terbantahkan dengan penerbitan surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar.

Dalam surat dari Bawaslu Kabupaten Kampar tertanggal 29 Januari 2020, Nomor 001/RI/NIK.04/HK.01.00/I/2020, Kamaruddin mengklaim bahwa kliennya telah dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana Pemilu atau politik uang sebagaimana yang disebutkan.

"Artinya tidak terbukti, karena kalau untuk bisa seseorang dikatakan narapidana kan harus dilapor dulu ke Bawaslu dan Gakkumdu," jelas dia.

Ia mengaku telah membawa perkara tersebut ke Mahkamah Partai Politik sejak Desember tahun lalu. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima panggilan untuk sidang.

"Sampai sekarang 10 Januari 2020 tidak disidang-sidang walaupun sudah berulang kali kami tanyakan kapan sidangnya," kata dia.

Akhirnya, kata Kamarudin, kliennya mencoba untuk melaporkan perkara itu ke polisi lantaran sudah mengirimkan somasi beberapa kali kepada petinggi partai, namun tidak ditanggapi.

Bawaslu Kampar Tidak Cermat 

Sebagaimana diketahui Bawaslu Kampar kecolongan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap caleg yang terlibat pidana, berhasil lolos ikut dalam kontestasi politik pemilihan legislatif 2020. Padahal Kasus Morlan Simanjuntak sudah bergulir sejak tahun 2015, dalam hal ini Bawaslu Kampar berpotensi dilaporkan ke DKPP oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Morlan berhasil mengelabuhi sejumlah pihak termasuk KPU Kampar dengan berbekalkan SKCK yang hingga sekarang masih diragukan.

Kejahatan Morlan Simanjuntak terungkap beberapa bulan pasca pemilu dari eksekusi penegak hukum.

Kepastian penahanan kedua terdakwa disampaikan langsung oleh Kajari Siak Harry R H, SH kepada sejumlah media lokal dan nasional, pada Rabu (4/7/2019) lalu.

"Untuk Morlan Siamnjuntak sudah dieskekusi tanggal 25 Juni 2019 dan untuk Ramot Manalu telah dieksekusi tanggal 3 Juli 2019 keduanya di Rutan Kelas II B Siak yang saat ini berkedudukan di Rumbai. Untuk sdr Alfian sudah dilakukan pemanggilan dan dijajaki keberadaanya saai ini, ucap Kajari Siak Harry.

Lebih lanjut saran Kajari Siak, pihaknya memohon disampaikan ke rekan-rekan media lainnya informasi ini baru dapat kami sampaikan hari ini berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan eksekusi untuk memastikan keberadaan masing masing terpidana mengingat perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak 2015. sehingga diperlukan waktu menjajaki keberadaan masing masing terpidana, singkat Kajari Siak via layanan WhatsApp.miliknya.

Morlan S CS ini berawal dari Putusan Mahkamah Agung yang diabaikan KeJaksaan Negeri Siak selama bertahun-tahun, terhadap 3 terpidana kasus pencurian besi milik Eks PT. Pertiwi Prima Plywood, tanpa dieksekusi sementara kasusnya sudah Inkrah dan Sah .

Ketika terdakwa yang berseteruh dengan PT. Tropical Asiater jadi pada tahun 2012 lalu masing-masing Alfian, Ramot Manalu dan  Morlan Simanjuntak dalam perkara dugaan kasus pencurian besi sebanyak 2,8 ton di lokasi eks PT. Pertiwi Prima Plywood tepatnya di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. pada tahun 2012 silam itu.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 10 Juni 2014 Nomor: 40/PID.B/2014/PN SIAK menyartakan terdakwa I. ALFIAN, terdakwa II. RAMOT MANALU dan terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa  masing-masing selama 3 (tga ) bulan.

Karena menimbang bahwa  Putusan Pengadilan Negeri Siak kurang memberi efek jera dan tidak memenuhi rasa keadailan terhadap para terdakwa, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ke pe ngadilan Negri siak pada tanggal 12 Juni 2014 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta Pid/2014/PN/SIAK.

Gayung bersambut, PT (Pengadilan Tinggi) Pekanbaru No: 186/PID.B/2014/PT.PBR, memutuskan  ke tiga terdakwa masing-masing terdakwa I. ALFIAN, terdakwa II. RAMOT MANALU dan terdakwa III. MORLAN SIMANJUNTAK masing-masing dijatuhi pidana penjara  8 (delapan bulan) dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani para terdakwa.  (radarpku) 

 

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »