RADARPEKANBARU.COM - Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Humas, Protokol, dan Kerjasama (HPK) membelanjakan Rp2,6 miliar hanya untuk kebutuhan spanduk dan baliho. Namun, hal itu mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau.

 

 

 

Deputi Koordinator Fitra Riau, Tarmidzi mengatakan, salah satu aspek yang harus dijalankan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Riau dalam menyusun dan menggunakan anggaran adalah aspek efesiensi dan efektifitas. Apalagi pada belanja rutin seperti biaya publikasi (baliho dan spanduk) yang merupakan belanja habis pakai setiap tahunnya.

 

 

Berdasarkan data yang didapati Fitra Riau, dalam tiga tahun terakhir ini, belanja untuk publikasi cenderung masih tinggi, seperti pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp24,7 miliar, tahun 2018 Rp17,2 miliar dan tahun 2019 ini mencapai Rp18,6 miliar, termasuk didalamnya biaya publikasi yang terdapat di sekretariat daerah (Biro HPK) sekitar Rp2,6 miliar untuk publikasi melalui spanduk dan baliho.

 

 

"Artinya pemerintah daerah (Pemprov Riau, red) belum menunjukan semangat efesiensi dalam penggunaan anggaran," kata Tarmidzi, Kamis (14/11/2019). Menurutnya, seandainya anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan lainnya akan lebih bermanfaat. Misalnya penambahan ruang kelas belajar di sekolah-sekolah yang masih banyak kurang. Selain itu meningkatkan mutu pendidikan.

 

 

"Sektor lainya yang masih perlu perhatian adalah sistem jaminan kesehatan masyarakat yang belum merata sampai ke level desa, serta akses kesehatan seperti Jamkesda dan JKN KIS. Isu-isu lainnya yang harus diperhatikan adalah angka anak stunting dan gizi buruk harus segera diselesaikan," ungkapnya.

 

 

Untuk itu, ia berharap perencanaan anggaran tahun 2020, perlu dibuka seluas-luasnya kepada publik (masyarakat, red). Agar dapat bersama-sama melakukan pengawasan, baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

 

 

"Seharusnya belanja rutin dapat ditekan penggunaanya, sebab bukan tidak penting tetapi masih banyak sektor lainnya yang perlu perhatian serius pemerintah. Diantaranya layanan sosial dasar masyarakat Riau yang masih banyak tertinggal, seperti kemiskinan dan kesejahteraan, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang butuh perhatian serius," jelasnya. (grc)